Ketua fraksi partai berkuasa Korea Selatan mengusulkan sebuah kompromi besar antara kelompok pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna mereformasi struktur kesejahteraan nasional.
 
Dalam memaparkan prioritas kebijakan utama Partai Saenuri di Majelis Nasional (DPR) pada hari Senin (20/6/2016), anggota parlemen dari Saenuri, Chung Jin-suk mengatakan bahwa ketiga pihak harus secara serius mempertimbangkan reformasi kesejahteraan.
 
Dia mengatakan bahwa sejarah Swedia dan Denmark dipenuhi dengan kompromi sosial, mengingat bahwa di kedua negara tersebut, pengusaha dan pekerja berkorban bagi masyarakat yang tidak mampu dan masa depan komunitas.
 
Chung menambahkan bahwa Hanjin Shipping dan Hyundai Merchant Marine dulu dikelola oleh istri para mendiang pemimpinnya. Dia juga mengatakan bahwa di Grup Lotte, seorang ayah yang hampir berusia seratus tahun bersama kedua anaknya berjuang mengontrol perusahaan konglomerat tersebut. Menurutnya, dibutuhkan upaya untuk mencegah pewarisan manajemen perusahaan secara ilegal.
 
Dalam kesempatan itu, Chung juga berjanji tidak akan menoleransi kapal penangkap ikan ilegal Cina dan akan mengadakan dengar pendapat parlemen setelah masalah alat sterilisasi pelembab udara beracun selesai.