Pemerintah bersama dengan tiga partai berkuasa dan oposisi menggelar rapat gabungan ketiga untuk memeriksa isu-isu terkait ekonomi rakyat. Di dalam rapat yang dihadiri Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Yoo Il-ho, Ketua Komisi Kebijakan Partai Saenuri Kim Gwang-rim, Partai Minjoo Kores Selatan, MPK Byun Jae-il, dan Partai Rakyat Kim Sung-sik, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan anggaran belanja negara tambahan untuk memulihkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan menyesuaikan keseimbangan regional.  
 
Ketua Komisi Kebijakan Partai Rakyat Kim Sung-sik mengatakan, tiga partai mendesak pemerintah untuk meningkatkan upaya penyelamatan negara melalui Bank Pembangunan Korea-KDB dan Bank Ekspor Impor Korea Selatan sehubungan dengan kemerosotan industri pembuatan kapal.
 
Selain itu, pemerintah menetapkan untuk tidak menerbitkan obligasi pemerintah untuk alokasi anggaran belanja negara tambahan dan juga membahas pembentukan lembaga khusus untuk pembahasan isu-isu bersama antara partai berkuasa dan oposisi serta langkah lanjutannya. Untuk itu, pihaknya akan membentuk lembaga teknis yang beranggotakan masing-masing 2 orang dari tiga partai dan 2 orang dari pemerintah.
 
Menurut Ketua Komisi Kebijakan Partai Saenuri Kim Gwang-rim, jumlah anggaran belanja negara tambahan adalah kurang dari 11 triliun won. Ketua Komisi Kebijakan MPK Byun Jae-il mengatakan, pihaknya meminta pemerintah agar alokasi anggaran belanja negara tambahan bermanfaat untuk memecahkan kesulitan ekonomi rakyat.