Pemerintah Malta, salah satu anggota Uni Eropa, menyampaikan keputusannya untuk menghentikan penerbitan visa baru bagi pekerja Korea Utara, menyusul tidak diperbolehkannya perpanjangan visa bagi pekerja negara komunis itu. 

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Byung-se saat mengunjungi Malta yang akan menjadi negara kepala Uni Eropa di paruh pertama tahun depan mengadakan serangkaian pertemuan dengan perdana menteri dan menteri luar negeri Malta untuk membahas cara kerja sama terkait masalah nuklir Korea Utara. 

Menteri Yoon mengatakan pada hari Sabtu (30/7/2016) waktu setempat bahwa pemerintah Malta bertekad akan mengambil tindakan keras terkait masalah hak asasi manusia dari pekerja Korea Utara. 

Sebelumnya pada bulan Januari lalu, Polandia telah menghentikan penerbitan visa baru atas pekerja Korea Utara. 

Dalam situasi seperti itu, pemerintah Singapura pada tgl. 30 Juli waktu setempat mengatakan bahwa pengunjung warga Korea Utara ke Singapura akan membutuhkan visa mulai dari bulan Oktober mendatang. 

Pergerakan itu nampaknya merupakan bagian dari upaya Singapura untuk ikut mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2270 yang diadopsi pada bulan Maret lalu.  
 
Singapura adalah salah satu dari beberapa negara termasuk Dominika, Ekuador, Gambia, Haiti dan Malaysia yang dapat dikunjungi warga Korea Utara tanpa visa.