Parlemen mulai memeriksa rancangan alokasi anggaran belanja negara tambahan yang diserahkan oleh pemerintah berjumlah 11 triliun won di sesi tambahan bulan Agustus. 

Partai berkuasa dan oposisi menyepakati untuk meloloskan rancangan tersebut di sidang paripurna tgl. 22 Agustus mendatang, namun kedua pihak tetap bertentangan mengenai pemilihan saksi untuk acara dengar pendapat parlemen terkait restrukturisasi industri pembuatan kapal, sehingga lolosnya rancangan tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan. 

Ketua Fraksi Partai Saenuri Chung Jin-suk meminta kerja sama partai oposisi untuk meloloskan rancangan alokasi anggaran belanja negara tambahan. Dia juga meminta agar acara dengar pendapat parlemen terkait restrukturisasi industri pembuatan kapal tidak boleh digelar untuk mempermalukan sejumlah tokoh tertentu. 

Partai oposisi mendesak partai berkuasa untuk melakukan kerja sama dalam memilih saksi di acara dengar pendapat parlemen. Menurut Ketua Fraksi Partai Minjoo Kores Selatan, MPK, Woo Sang-ho, pembahasan dalam memilih saksi belum lancar. Jika partai berkuasa berniat menggelar acara dengar pendapat parlemen dengan tidak cermat, maka kesepakatan untuk rancangan anggaran belanja negara tambahan juga tidak akan diraih. 

Partai Rakyat juga menekan partai berkuasa agar seorang pejabat yang penuh tanggung jawab dari pihak pemerintah harus berdiri di acara dengar pendapat parlemen sebagai saksi. 

Sementara itu, Komite Khusus Rencana Anggaran dan Tutup Anggaran mulai melakukan tanya jawab dengan pemerintah mengenai anggaran belanja negara tambahan pada hari Selasa (16/8/2016).