Presiden Park menyatakan bahwa desas-desus yang berisi bahwa pemerintah Seoul merangsang provokasi Korea Utara dengan bentuk pernyataan perang, tidak bermanfaat dalam menangani masalah nuklir Korea Utara, dan memutarbalikkan fakta. 

Presiden Park, di dalam sidang kabinet hari Selasa (11/10/2016), mengatakan jika dunia politik, pemerintah, dan warga masyarakat tidak menyatu maka Korea Selatan akan menderita apabila Korea Utara melakukan provokasi. 

Ditambahkannya, desas-desus yang tidak masuk akal akan mempersulit kerjasama internasional. Presiden menegaskan, walaupun saat ini Korea Utara tidak melakukan provokasi, namun kemungkinannya selalu ada, untuk itu masyarakat harus mempersiapkan diri. 

Presiden juga mengatakan berbagai sanksi terhadap Korea Utara harus disediakan Korea Selatan secara mandiri. Park juga meminta masing-masing kementerian untuk berupaya menarik dukungan dan kerjasama negara-negara lainnya. 

Presiden Park memerintahkan pihak terkait untuk berupaya agar pelarian Korea Utara dapat menjalani kehidupannya di Korea Selatan dengan stabil. Dia juga meminta agar sistem dan fasilitas lainnya cepat disediakan untuk menampung warga Korea Utara yang melarikan diri demi kebebasan dan HAM mereka. 

Terkait kerugian akibat topan, Presiden Park mengumumkan kabupaten Uljugun dan Bukgu di Ulsan sebagai zona khusus bencana. Selain itu, dia meminta kepada perusahaan besar dan serikat buruh lembaga umum untuk mengambil bagian dalam mengatasi krisis yang diakibatkan restrukturisasi dan menciptakan lapangan kerja. 

Terkait Undang-Undang Kim Young-ran, Presiden Park mengatakan pemberlakuan UU itu harus menjadi titik tolak dalam meningkatkan transparansi masyarakat.