Partai oposisi mendesak pemerintah menyusun kembali struktur penasehat Cheongwadae dan juga menyelidiki presiden terkait kasus Choi Soon-sil setelah dirinya diketahui ikut campur dalam urusan negara.

Ketua Partai Minjoo Korea, Choo Mi-ae dalam rapat Komisi Tertinggi Parlemen yang digelar di gedung DPR mengatakan presiden seharusnya memanggil Choi ke Korsel untuk diselidiki. Selain itu kelompok kekuatan yang melindungi Choi dan pihak yang membolehkan Choi mengakses sistem Cheongwadae semuanya harus dihukum.

Choo menegaskan bahwa presiden juga tidak dapat dikecualikan dari hukuman jika terbukti bersalah melalui penyelidikan khusus.

Ketua Komite Darurat Partai Rakyat, Park Ji-won menuturkan jika presiden gagal, maka negara dan rakyat akan menderita, untuk itu presiden harus melakukan semua hal yang dapat dilakukan. Menurut Park, sebagai tindakan pertama  Sekretaris Senior Urusan Sipil Woo Byung-woo dan orang yang terkait dipecat.

Sementara itu, Partai Saenuri juga menggelar rapat komisi tertinggi dan membahas tindakan penanggulangan atas kasus Choi Soon-sil. Rapat yang dipimpin ketua Partai Sanuri Lee Jung-hyun dengan dihadiri Sekretaris Senior untuk Urusan Politik Cheongwadae Kim Jae-won.

Kim menghadiri rapat sesuai dengan permintaan Partai Saenuri dan mencatat beberapa hal yang akan disampaikan presiden. Menurut Kim dirinya tidak dapat menyampaikan apapun tentang keluarnya presiden dari Partai Saenuri dan pengunduran diri para penasehat Cheongwadae.  

Sementara itu, beberapa anggota parlemen baik dari partai berkuasa maupun oposisi meminta presiden agar keluar dari Partai Saenuri agar proses penyelidikan khusus oleh kejaksaan berjalan dengan lancar.

Komite Pengelolaan Parlemen telah memutuskan tuntutan bagi Woo Byung-woo dalam rapat  tanggal 26 Oktober dengan suara bulat. Mereka membuat surat tuntutan kemudian menyerahkannya kepada kejaksaan.