Pemerintah Korea Selatan dan Jepang membuka pembahasan praktis pertama untuk menandatangani Perjanjian Perlindungan Informasi Militer-GSOMIA di Tokyo pada hari Selasa (1/11/2016). 

Pembukaan konsultasi tersebut dilakukan 5 hari setelah pemerintah Seoul mengumumkan penandatanganan kembali perjanjian yang sempat tertunda selama 4 tahun.

Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kedua pihak membahas isi perjanjian secara keseluruhan berdasarkan isi yang disepakati untuk sementara pada tahun 2012 lalu. 

Jika perjanjian tersebut ditandatangani, maka kedua negara akan langsung dapat bertukar informasi misil dan nuklir Korea Utara yang mereka miliki. 

Sebelumnya, harian Jepang, Sankei Shimbun telah memberitakan bahwa pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengubah nama perjanjian karena publik Jepang merasa tersinggung dengan nama perjanjian yang mengandung kata 'militer.'

Pemerintah Seoul pernah membahas penandatanganan perjanjian pertukaran informasi militer dengan Jepang pada tahun 2012 lalu, namun dibatalkan karena mendapat kritik dari masyarakat.