Pemerintah Korea Selatan mengesahkan Perjanjian Perlindungan Informasi Militer-GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang, serta Rancangan UU Penetapan Penyidik Independen, di sidang kabinet yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Yoo Il-ho pada hari Selasa (22/11/2016). 

GSOMIA akan ditandatangani secara resmi setelah mendapat persetujuan dari Presiden Park Geun-hye. Penandatanganan akan dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada hari Rabu (23/11/2016) oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-koo dan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan Yasumasa Nagamine. 

GSOMIA adalah perjanjian antar negara untuk bertukar informasi militer yang berisi cara menyajikan informasi, cara mencegah pembocoran informasi, dll. Dengan perjanjian itu, Korea Selatan dan Jepang dapat bertukar informasi terkait misil dan nuklir Korea Utara secara langsung tanpa melalui AS.

Dalam sidang kabinet itu, Rancangan UU Penetapan Penyidik Independen untuk menyidik skandal Choi Soon-sil yang melibatkan pejabat pemerintahan Park Geun-hye juga diloloskan.  

Berdasarkan UU tersebut, Presiden harus memilih seorang penyidik independen dari 2 calon yang direkomendasi oleh Partai Minjoo Korea Selatan-MPK dan Partai Rakyat.  Tim penyidik independen terdiri dari seorang penyidik independen, 4 orang asisten penyidik independen, 20 orang jaksa yang ditunjuk, dan 40 orang penyidik khusus, sehingga dijuluki sebagai 'tim penyidik independen super.'

Penyidik independen diberikan waktu 20 hari untuk mempersiapkan penyidikan setelah diangkat, dan harus menyelesaikan investigasi dalam 70 hari setelah masa persiapan selesai.  Waktu penyidikan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali selama 30 hari, dengan mendapat izin dari  Presiden.