Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan akan tetap memberikan sanksi dan tekanan atas Korea Utara walaupun presiden sedang diberhentikan dari "kewenangannya". 

Menurut Kementerian Luar Negeri, juru runding untuk pertemuan enam pihak dari Korea Selatan, AS dan Jepang akan bertemu di Seoul pada hari Selasa (13/12/2016). Dalam pembicaraan strategis itu, ketiga pihak akan membahas pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan sanksi sendiri, dan juga cara mendorong Cina serta Rusia untuk menekan Korea Utara. 

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak ada rencana kunjungan presiden ke luar negeri yang dijadwalkan hingga semester pertama tahun depan, juga belum ada undangan kunjungan dari pemimpin luar negeri ke pemerintah Seoul. 

Kevakuman kegiatan diplomatik dari pimpinan negara lebih dari 6 bulan jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pemakzulan presiden. 

Namun seorang pejabat tinggi lainnya di Kementerian Luar Negeri membantah hal itu, dan mengatakan sebanyak 7 hingga 8 negara telah menyampaikan niat mereka untuk mengunjungi Korea Selatan dalam semester pertama tahun depan. Ditambahkannya rencana kunjungan presiden ke luar negeri pada dasarnya dikeluarkan di akhir bulan Januari.