Pemerintah Seoul mengadakan rapat tingkat Menteri urusan ekonomi pada hari Rabu (22/3/2017), serta mengumumkan langkah-langkah untuk menambah lapangan kerja bagi kalangan muda.  
 
Menurut kebijakan itu, pengusaha muda yang belum menjalani wajib militer dapat menangguhkan waktu masuk wajib militer.  Kepala perusahaan yang pernah menerima dukungan pemerintah atau pernah memenangkan hadiah utama di kontes pembukaan usaha juga dapat menangguhkan waktu masuk wajib militer.
 
Pemerintah juga mengetatkan pemeriksaan perekrutan agar kalangan muda tidak bekerja secara ilegal. 
Dalam kebijakan itu juga disebutkan, jika surat kontrak pekerjaan tidak dibuat dengan tertulis, maka pihak perusahaan akan didenda maksimal 5 juta won. 
Nama perusahaan yang tidak memberi gaji atau melanggar peraturan perekrutan akan diumumkan, dan dilarang ikut tender.
 
Untuk kalangan muda tamatan SMA yang berpendapatan rendah, pemerintah akan memberikan dukungan biaya hidup maksimal sebesar 3 juta won untuk 1 orang agar dapat membantu kegiatan mencari pekerjaan.
 
Rasio pekerja tidak tetap di lembaga umum dibatasi kurang dari 5% agar ada lebih banyak pekerja tidak tetap dapat berubah status menjadi pekerja tetap.