Pemerintah dan partai berkuasa, Partai Demokrat mengadakan pertemuan pada Senin (31/7/2017), dan menyatakan tidak akan menaikkan tarif listrik hingga tahun 2020, meskipun kebijakan peniadaan pembangkit listrik tenaga nuklir-PLTN akan dijalankan. 

Ketua Komite urusan Kebijakan Partai Demokrat Kim Tae-nyeon juga menyebutkan bahwa mereka akan membahas langkah-langkah untuk meniadakan PLTN di Korea Selatan, berdasarkan prasyarat seperti tidak adanya masalah dalam penyediaan daya listrik. 

Dia mengkritik klaim bahwa peniadaan PLTN yang dapat mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik dan juga menaikkan biaya listrik paling banyak 3,3 kali lipat pada tahun 2030, tidak nyata. 

Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Sumber Energi Baek Woon-kyu juga mengatakan bahwa tuduhan yang tidak tepat seperti itu dapat meningkatkan kecemasan masyarakat. Baek menegaskan bahwa sumber energi utama akan diganti dengan energi terbarukan dan gas alam cair-LNG dalam jangka panjang.