Pemerintah Korea Selatan pada hari Rabu ((03/08/2017) mengumumkan langkah tambahan guna menstabilkan pasar properti Korsel setelah berbagai upaya sebelumnya untuk mengatasi spekulasi gagal. 

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan peraturan yang lebih tegas atas wilayah-wilayah yang rentan terhadap spekulasi properti, seperti dengan mengategorikannya sebagai zona investasi sangat spekulatif atau zona investasi spekulatif. Pemerintah juga berencana membebankan pajak lebih berat atas individu yang memiliki beberapa rumah.

Pemerintah menetapkan seluruh 25 wilayah di Seoul serta beberapa kota di Gwacheon dan Sejong sebagai zona investasi sangat spekulatif.

Sejong adalah sebuah kota administrasi yang baru dibangun di Provinsi Chungcheong Selatan, dan sebelas wilayah di Seoul dikategorikan sebagai sumber kenaikan harga perumahan yang sebelumnya dikategorikan dalam zona investasi spekulatif. Sekarang, dengan dua kategori tersebut, wilayah tersebut akan dikenakan peraturan-peraturan tambahan.

Langkah tersebut datang 40 hari setelah pemerintah pertama kali mengumumkan rencana untuk mencegah memanasnya pasar properti.

Sebanyak 14 peraturan akan diberlakukan untuk zona investasi sangat spekulatif, termasuk memperkuat rasio nilai kredit (LTV) dan rasio hutang terhadap pendapatan (DTI) ke angka 40 persen. Zona tersebut akan diterapkan peraturan-peraturan yang lebih keras untuk pembangunan atau pengembangan kembali.

Sementara itu, bagi zona investasi spekulatif, pemberian hutang akan dibatasi kepada satu rumah tangga.

Pemerintah memutuskan bagi individu yang memiliki dua rumah untuk membayar hingga 50 persen pajak penghasilan, naik sepuluh persen poin. Bagi individu yang memiliki tiga atau lebih rumah, pajak yang dibebankan naik hingga 60 persen, atau peningkatan 20 persen poin.

Pemerintah juga memutuskan untuk menyediakan sebanyak 170-ribu rumah sewa umum setiap tahun untuk daerah Seoul dan sekitarnya, serta membangun perumahan umum bagi para warga yang baru menikah. 

Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Kim Hyun-mee mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan kebijakan-kebijakan perumahan dengah prioritas utama untuk menstabilkan pasar perumahan dan melindungi masyarakat yang membutuhkannya.