Partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea (LKP) telah memutuskan untuk membuka kembali pemeriksaan parlemen atas badan-badan pemerintah.

Sikap itu diambil empat hari setelah LKP memutuskan untuk memboikot pemeriksaan sebagai protes atas keputusan Komisi Komunikasi Korea untuk menambah anggota progressif pada dewan direksi lembaga penyiaran publik MBC.
 
LKP mencapai keputusan pada rapat umum anggota parlemen pada hari Senin (30/10/2017) setelah mendiskusikannya kembali sesuai usulan ketua fraksi Chung Woo-taik.

Chung mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan bahwa boikot itu paling tidak dilakukan untuk memprotes rencana pemerintah untuk mendominasi penyiaran.

Analis mengatakan Partai Kebebasan Korea tampaknya telah memutuskan akan lebih efektif untuk menolak rencana reformasi pemerintahan Moon dengan berpartisipasi dalam pertimbangan parlemen atas usulan anggaran pemerintah dan UU ekonomi yang akan dilakukan pada bulan November.

Mengesampingkan pidato Presiden Moon Jae-in di Majelis Nasional yang dijadwalkan pada hari Rabu (1/11/2017) dan minggu depan oleh Presiden AS Donald Trump juga bisa menjadi pertimbangan partai LKP, karena khawatir akan  menimbulkan kritik publik.

LKP memutuskan untuk menampilkan protesnya dengan cara yang berbeda. Anggota parlemen mengenakan jas dan dasi hitam mulai dari hari Senin (30/10/2017) untuk melambangkan apa yang disebut partai tersebut sebagai "kondisi sekarat penyiaran publik."