Pemerintah Korea Selatan mempersiapkan penerapan sistem ganti rugi penghukuman (punitive damages) sebagai dampak meningkatnya ketidakpuasaan konsumen akibat kebakaran yang terjadi pada mobil BMW mereka.

Seorang pejabat Kementerian Pertanahan dan Transportasi mengatakan bahwa kasus BMW tersebut menyebabkan banyak masalah, sehingga pemerintah sedang memeriksa perbaikan sistem penarikan kendaraan termasuk sistem ganti rugi penghukuman. 

Sistem ganti rugi penghukuman adalah sistem dimana pihak produsen memberi uang kompensasi yang lebih besar daripada kerugian yang dialami konsumen akibat tindakan ilegal yang disengaja.

Dalam UU Tanggung Jawab Atas Hasil Produksi, terdapat pasal terkait ganti rugi penghukuman, sehingga pihak produsen memiliki tanggung jawab tiga kali lipat daripada kerugian konsumen. 

Meskipun demikian, sistem tersebut hanya dapat diterapkan pada kerugian besar yang melibatkan kondisi fisik dan psikis seseorang, sehingga tidak dapat diterapkan pada kasus yang mengalami kerugian kekayaan seperti kasus kendaraan BMW. 

Parlemen juga aktif mengambil bagian dalam menerapkan sistem ganti rugi penghukuman untuk mengatasi batasan-batasan tersebut, sehingga pembahasan revisi UU terkait dapat cepat dilakukan.