Pejabat perdagangan Korea Selatan mengatakan bahwa dirinya telah mengkritik pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan pada hari Rabu (24/7/19) dalam pertemuan Dewan Umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Genewa, Swiss.
 
Dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Kepala Badan Urusan Perdagangan Internasional dan Hukum di Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan Kim Seung-ho mengatakan bahwa ia telah menekankan bahwa langkah Jepang jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan WTO dan tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional.
 
Kim mengatakan sebelumnya pada hari Rabu bahwa Tokyo telah menolak permintaannya untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi, sembari mengkritik Jepang yang tidak responsif dalam menanggapi panggilan untuk berdialog.
 
Pejabat Korea Selatan dikabarkan telah menawarkan untuk melakukan pembicaraan dengan Duta Besar Jepang untuk WTO pada siang hari, namun kembali tidak dihiraukan.
 
Kim mengatakan bahwa penolakan pembicaraan memperlihatkan bahwa Tokyo “tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi tindakannya sendiri.” Dia menegaskan kembali bahwa pembatasan perdagangan Jepang yang diberlakukan 4 Juli lalu, adalah tindak balasan atas keputusan pengadilan Korea Selatan tentang kerja paksa Jepang di masa perang, yang dibuat pada tahun ini dan tahun lalu.
 
Di satu sisi, Duta Besar Jepang untuk WTO Junichi Ihara mengulangi klaim Jepang di pertemuan Dewan Umum WTO bahwa langkah Jepang diambil untuk kepentingan nasional, dengan menambahkan bahwa pembahasan isu ini di pertemuan Dewan Umum WTO bukanlah forum yang tepat.
 
Duta besar Ihara juga mengklaim bahwa Seoul telah menolak permintaan Jepang untuk pembicaraan perdagangan selama tiga tahun terakhir dan Jepang tidak punya pilihan selain menarik izin perdagangan khusus yang telah diberikan kepada Korea Selatan sejak tahun 2004.