Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dilaporkan tidak akan mengadakan pertemuan puncak bilateral dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, kecuali jika Seoul terlebih dahulu menawarkan solusi konstruktif terhadap putusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang mendukung kompensasi para korban kerja paksa Jepang.
 
Menurut harian Jepang Sankei Shimbun pada hari Senin (29/7/19), Jepang akan menunggu perubahan dari Korea Selatan yang diklaimnya melanggar perjanjian tahun 1965 yang menghasilkan jalinan hubungan diplomatik antara kedua negara.
 
Seoul telah menolak ikut campur dalam putusan pengadilan terkait korban warga sipil dan perusahaan Jepang.
 
Surat kabar tersebut mengatakan bahwa meskipun Presiden Moon menghadiri pertemuan internasional seperti Majelis Umum PBB pada bulan September, para pejabat Jepang tidak akan melaksanakan pembicaraan dengan Abe.
 
Ke depannya akan ada berbagai acara internasional besar di mana kedua pemimpin memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain, termasuk pertemuan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) +3 (Korea Selatan, China dan Jepang) yang dijadwalkan di Bangkok, Thailand pada bulan Oktober, serta pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik di Chili pada bulan November.
 
Jepang telah membatasi ekspor ke Seoul untuk bahan-bahan utama yang penting untuk produksi semikonduktor dan layar sejak tanggal 4 Juli, sebagai aksi balasan terhadap putusan Mahkamah Agung Korea Selatan. Jepang juga diperkirakan akan mengecualikan Korea Selatan dari "daftar putih", negara-negara yang diberi perlakuan istimewa terhadap prosedur ekspor, paling cepat tanggal 2 Agustus mendatang.