ⓒYONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah-langkah nyata untuk berpartisipasi dalam penerapan sanksi keuangan yang diadopsi oleh masyarakat internasional atas Rusia yang menginvasi Ukraina. Berdasarkan sanksi keuangan tersebut, Korea Selatan menghentikan semua transaksi keuangan dengan tujuh bank utama Rusia yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Tujuh bank Rusia tersebut adalah Sberbank, VEB, PSB, VTB, Okritie, Sovcom, dan Novikom.

Pemerintah Korea Selatan juga menyarankan agar instansi negara dan lembaga keuangan menghentikan seluruh perdagangan obligasi pemerintah Rusia yang diterbitkan mulai tanggal 2 Maret. Tindakan itu diterapkan atas individu, sehingga warga Korea Selatan tidak diizinkan membeli obligasi Rusia melalui perusahaan saham domestik.

Pemerintah Korea Selatan berulang kali menyatakan pihaknya mendukung tindakan larangan akses Rusia ke sistem SWIFT yang menghubungkan lebih dari 10 ribu bank di sekitar 200 negara.

Selain itu, pemerintah menyampaikan bahwa Korea Selatan sedang membahas sanksi tambahan terhadap Rusia, dimulai dari larangan ekspor produk strategis. Sikap pemerintah Korea Selatan itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa pelanggaran kedaulatan dan wilayah teritorial suatu negara dengan kekerasan adalah tidak adil dan harus dihukum. Sebagai salah satu anggota masyarakat global, Korea Selatan bertekad untuk melakukan perannya secara bertanggung-jawab.

Wakil Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Lee Eok-won menemui mitranya dari Amerika Serikat di Washington pada tanggal 28 Februari lalu dan menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan berniat untuk turut menerapkan sanksi terhadap Rusia. Dalam kesempatan itu, Lee juga menyebut sanksi tambahan untuk ekspor teknologi dan produk canggih di bidang semikonduktor, telekomunikasi, kedirgantaraan, dan sebagainya.

Namun demikian, Korea Selatan tidak masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari penerapan Aturan Produk Asing Langsung (FDPR). Hal ini karena langkah pembatasan ekspor Korea Selatan dinilai tidak memadai. FDPR adalah aturan larangan ekspor produk yang dibuat perusahaan asing di luar Amerika Serikat dengan menggunakan perangkat lunak dan desain yang dikontrol oleh AS.

Kemudian pada tanggal 4 Maret, Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan mengungkapkan bahwa Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo dan Wakil Menteri Perdagangan AS Don Graves telah menyepakati untuk memasukkan Korea Selatan dalam daftar negara yang dikecualikan dari FDPR.

Hingga Jumat (04/03), sejumlah 32 negara, termasuk negara-negara di Uni Eropa, Jepang, dan Australia, dikecualikan dari FDPR karena telah lebih awal mengumumkan sanksi tambahan secara mandiri.