ⓒYONHAP News

Komite Transisi Kepresidenan Korea Selatan meresmikan penghapusan kebijakan penghentian PLTN dengan mengatakan pihaknya akan memperbaiki kebijakan netralitas karbon dari Pemerintahan Moon Jae-in. Komite ini menunjukkan volume emisi gas rumah kaca di Korea Selatan malah meningkat karena kebijakan pemerintaha sekarang. Menurutnya, jika kebijkan ini diteruskan, kemungkinan besar berdampak negatif terhadap harga barang dan perekonomian secara keseluruhan.

Komite menuturkan, untuk menghilangkan dampak negatif dan tekanan pada kehidupan masyarakat, kebijakan itu perlu diperbaiki secara menyeluruh dan pihaknya akan membuat laporan strateginya dalam dua pekan ke depan. Laporan ini diketahui berjudul 'Laporan Strategi Netralitas Karbon demi Rakyat' yang mengandung lima arah kebijakan, yakni harmonisasi energi terbarukan dengan PLTN, kecanggihan penelitian dan pengembangan teknologi hijau, perluasan partisipasi di pasar bagi pihak ketiga untuk kredit karbon, aliansi energi iklim dengan negara-negara utama, dan penguatan sistem kerja sama global.  

Pemerintahan saat ini telah menetapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 40 persen hingga tahun 2030 dan menyarankan perluasan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin serta konversi struktur energi dengan berpusat pada energi ramah lingkungan.

Komite Transisi Kepresidenan menyatakan volume emisi gas rumah kaca telah meningkat 4,16 persen persen pada tahun 2021 dan naik juga pada tahun ini. Menurutnya, PLTN berkurang, tapi pembangkit listrik batu bara meningkat sedikit dan pembangkit listrik LNG meningkat sebanyak 16 persen tahun lalu.

Dikatakannya, jika ingin mencapai target 70 persen energi terbarukan pada 2050, maka tarif listrik akan naik 4-6 persen setiap tahun hingga tahun 2050. Menurutnya, bagi rumah tangga beranggotakan empat orang yang memakai listrik rata-rata 350 kwh per bulan, keluarga itu akan membayar ongkos listrik sebanyak 78-100 ribu won pada tahun 2035 dari 47 ribu won sekarang.

Dengan mengutip laporan dari Institut Pengembangan Nasional Korea (KDI) tahun 2021, komite memperkirakan jika netralitas karbon terwujud pada tahun 2050, produk domestik bruto menurun 0,7 persen poin hingga tahun 2030 dan 0,5 persen poin hingga tahun 2050.

Netralitas karbon sendiri harus dipenuhi karena telah dikomitmenkan bersama masyarakat internasional, tapi diperlukan perbaikan kebijakan untuk mengurangi beban rakyat dan kerugian ekonomi, salah satunya adalah penghapusan kebijakan penghentian PLTN.

Sebab itu, pemerintahan berikut akan membuat dan melaksanakan kebijakan yang bertanggung jawab dengan membahas semua teknologi untuk netralitas karbon.

Apabila tidak memperbaiki target pengurangan 40 persen emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030, pada akhirnya ini berarti peningkatan proporsi PLTN. Sebab itu, Pemerintahan Yoon Suk Yeol diperkirakan memulihkan pembangunan PLTN dan mengoperasikan PLTN yang lama.