ⓒKBS News

Hak kontrol operasi perang atau OPCON merujuk pada wewenang untuk mengendalikan operasi pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) saat terjadi perang. Dengan demikian, konsep ini berbeda dengan komando militer atau komando operasional. Saat ini, OPCON dilakukan bersama-sama oleh Korea Selatan dan AS melalui Komando Gabungan Pasukan (CFC) Korea Selatan dan AS. Kepala Angkatan Bersenjata AS tengah menjabat Komandan CFC Korea Selatan dan AS, sementara wakil komandan dikuasai oleh Kepala Angkatan Bersenjata Korea Selatan.

Transfer OPCON berarti memberikan OPCON secara tunggal kepada pasukan militer Korea Selatan. Jika demikian, pasukan AS yang akan dikerahkan dalam perang, harus akan menerima kontrol operasi dari pasukan Korea Selatan. Tentunya jika transfer OPCON terlaksana, sistem pertahanan gabungan antara Korea Selatan dan AS akan berubah. Pertama-tama, Komandan Komando Gabungan Pasukan Korea Selatan dan AS akan dikuasai oleh Kepala Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Dibawah CFC, komando pasukan angkatan darat, laut dan udara akan dibentuk dengan komando pasukan angkatan udara dan laut ditangani oleh militer Korea Selatan, dan komando pasukan angkatan udara oleh militer AS.

OPCON dari pasukan Korea Selatan telah ditransfer kepada pasukan AS ketika Perang Korea terjadi. Keseluruhan OPCON dimiliki oleh Komando Pasukan PBB pada tahun 1950 dan terus dipertahankan setelah gencatan senjata perang tercapai pada tahun 1953. Baru kemudian diubah menjadi sistem pertahanan gabungan antara Korea Selatan dan AS, dan OPCON dipercayakan kepada CFC Korea Selatan dan AS pada tahun 1978.

Setelah itu, gencatan senjata terus berlangsung lama sehingga hak kontrol operasi masa damai ditransfer kepada pasukan Korea Selatan pada tanggal 1 Desember 1994. Perihal OPCON mulai dibahas setelah diajukan secara resmi dalam pertemuan Inisiatif Kebijakan Keamanan Korea Selatan dan AS pada tahun 2003 silam. Hasilnya, kesepakatan pertama dicapai lewat pertemuan antara menteri pertahanan Korea Selatan dan AS di Washington pada tanggal 24 Februari 2007. Berdasarkan rincian kesepakatan, OPCON akan ditransfer kepada pasukan Korea Selatan secara tunggal pada tanggal 17 April 2012. Namun, meningkatnya ancaman nuklir dan rudal Korea Utara membuat transfer OPCON harus ditunda. Pada bulan Juni 2010, KTT Korea Selatan dan AS menyepakati penangguhan rencana transfer OPCON hingga 1 Desember 2015.

Dalam kondisi tersebut, keamanan lingkungan seputar Semenanjung Korea terus berubah dan karena itu paradigma transfer OPCON juga turut berubah. Sejalan dengan meningkatnya kapasitas nuklir dan rudal Korea Utara, kemampuan untuk menanggapinya dan mencegahnya pun juga harus diubah. Untuk itu, Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) Korea Selatan dan AS pada bulan Oktober 2014 lalu mengangkat konsep baru, yakni transfer OPCON berdasarkan syarat yang merujuk pada tiga ketentuan prinsip. Pertama, kondisi keamanan Semenanjung Korea harus menyesuaikan diri dalam transfer OPCON, termasuk mempertimbangkan keamanan keseluruhan Asia Timur Laut. Kedua, pasukan Korea Selatan harus sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara dan AS harus menyediakan langkah-langkah ekspansi pertahanan dan aset strategis. Yang terakhir, pasukan militer Korea Selatan harus mengamankan kemampuan untuk memimpin pertahanan gabungan dan memiliki sistem yang saling dilengkapi oleh pasukan AS.