ⓒYONHAP News

Beberapa pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat (AS) terus mengeluarkan pandangan yang berbeda mengenai peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini. Tampaknya, kekacauan semakin parah seiring dengan pandangan yang samakin berbeda dalam pemerintahan Amerika Serikat saat ini.

Pejabat  sementara Menteri Pertahanan AS, Patrick Shanahan, mengungkapkan bahwa proyektil yang ditembakkan oleh Korea Utara adalah rudal jarak pendek, sehingga Korea Utara telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Pernyataan Shanahan itu sangat bertentangan dengan pernyataan presiden AS Donald Trump. Padahal sebelumnya, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton juga telah menyinggung proyektil yang diluncurkan Korea Utara sebagai rudal jarak pendek.

Bolton membuat pernyataan itu pada tanggal 25 Mei dan Presiden Trump membantahnya secara berturut-turut melalui akun twitternya pada tanggal 26 Mei dan jumpa persnya pada tanggal 27 Mei. Dia menyampaikan pandangannya bahwa tidak ada resolusi PBB yang dilanggar ketika Korea Utara menembakkan apa yang ia klaim sebagai "senjata kecil." Namun pada tanggal 29 Mei, Pejabat Sementara Menteri Pertahanan Shanahan kembali membantah pernyataan tersebut.

Korea Utara melakukan peluncuran proyektil sebanyak dua kali pada tanggal 4 dan 9 Mei. Penembakan pada tanggal 4 Mei tidak menimbulkan perseteruan. Korea Selatan dan AS berupaya mengurangi keseriusan peluncuran tersebut dengan hanya mengutip senjata tersebut sebagai ‘proyektil’ demi tetap fokus menjaga momentum untuk berdialog. Namun, peluncuran kedua pada tanggal 9 Mei bagaimanapun kian memperjelas bahwa senjata tersebut adalah rudal, meskipun mencoba untuk mengurangi keseriusannya. Seoul dan Washington keduanya masih ragu untuk menyebut istilah ‘rudal balistik’. Penembakan rudal balistik secara jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua negara juga harus mengambil tanggapan dan pastinya akan melemahkan momentum dialog. Terlebih lagi, suasana menuju dialog saat ini juga kurang baik karena AS baru-baru ini menyita kapal kargo Korea Utara.

Presiden Trump tampaknya bersikeras untuk mempertahankan pendekatan ‘top–down’ dalam negosasi nuklir. Para pengamat dapat memahami pernyataan Bolton yang dianggap sebagai tokoh beraliran garis keras. Akan tetapi, Pejabat Sementara Menteri Pertahanan Patrick Shanahan dikenal sebagai ‘pelaksana yang setia’ dari perintah atau arahan Trump. Oleh karena itu, pernyataan Shanahan menimbulkan spekulasi adanya keretakan dalam pemerintahan Trump.

Di sisi lain, perhatian tertuju pada gerakan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Kementerian Luar Negeri hanya mengulangi prinsipnya bahwa keseluruhan program senjata pemusnah massal Korea Utara melanggar resolusi PBB. Pihaknya menegaskan akan tetap memfokuskan diri pada diplomasi. Media AS menafsirkan hal tersebut sebagai ‘upaya pendekatan menengah’ dari Pompeo. Ia memang memegang tali pengikat antara Bolton dan Trump. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa situasi saat ini adalah kebingunan total. Sehingga tidak ada yang dapat memastikan ke arah mana sikap AS terkait nuklir Korea Utara akan berkembang.