ⓒYONHAP News

Meskipun partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan telah sepakat untuk mengoperasikan kegiatan parlemen karena tekanan dari masyarakat dan beban administrasi negara, namun diperkirakan prosesnya tidak akan berjalan dengan lancar.

Kesepakatan itu dapat dicapai dengan cara saling tukar-menukar permintaan antara partai berkuasa dan partai oposisi. Partai Demokrat Korea ingin menyelesaikan urusan anggaran belanja negara tambahan yang tidak kunjung diselesaikan selama lebih dari 3 bulan. Sebagai partai berkuasa yang bertanggung jawab dalam menjalankan urusan negara, partai ini tidak boleh menunda berbagai urusan yang dihadapinya dan selekas mungkin menyelesaikannya isu anggaran tambahan meskipun harus memgalah kepada partai oposisi.

Sementara partai oposisi utama yakni Partai Kebebasan Korea merasa keberatan dalam membiarkan kegiatan parlemen tidak berjalan karena ada kritikan dari masyarakat bahwa partai tersebut lebih mementingkan kepentingan partainya dibandingkan berbagai urusan negara seperti pembatasan ekspor Jepang, pelanggaran wilayah udara Korsel oleh China dan Rusia, dan sebagainya. Terlebih dalam kondisi seperti ini, Partai Kebebasan Korea mengalami penurunan rasio dukungan padanya.

Kubu konservatif menggabungkan usulan pemecatan Menteri Pertahanan Jeong Kyeong-doo bersama dengan penyelesaian rancangan anggaran belanja negara tambahan. Kemudian mereka membatalkan usulan pemecatan menteri pertahanan namun meminta isu keamanan negara agar dibahas dalam sidang parlemen.

Akan tetapi, partai berkuasa masih merasakan keraguan atas niat partai oposisi. Oleh sebab itu, kesepakatan partai berkuasa dan oposisi tersebut tidak dapat dijamin sampai titik akhirnya.

Kesepakatan kedua pihak partai politik itu dianalisis dapat dicapai karena dua unsur. Pertama, perubahan sikap partai oposisi ke arah positif. Mereka bersedia meloloskan anggaran belanja negara tambahan dengan syarat isu keamanan negara dapat dibahas dengan sebaik-baiknya di parlemen.

Kedua, kedua pihak telah memutuskan waktu untuk meloloskan rancangan anggaran belanja negara tambahan pada surat kesepakatan mereka. Sesuai dengan kesepakatan itu, semua komite yang bersangkutan akan ‘digerakan bersama’ mulai tanggal 30 Juli.

Partai berkuasa terpaksa mendapat serangan dari partai oposisi terkait isu keamanan negara sebagai imbalan dari keterlambatan proses rancangan anggaran belanja negara tambahan. Sementara partai oposisi mendapat kesempatan untuk mengkritik partai berkuasa mengenai seluruh urusan negara. Partai oposisi juga dapat tampil sebagai pelaku politik yang bertanggung jawab.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, proses rancangan undang-undang anggaran belanja negara tambahan diperkirakan tidak akan opitimis. Partai Kebebasan Korea bersikeras bahwa tujuan anggaran tambahan dirasa tidak jelas dan terkesan membelanjakan sesuatu dengan berhutang. Oleh karena itu, pihaknya akan memeriksanya dengan sangat teliti. Sedangkan partai berkuasa meminta penambahan anggaran tambahan untuk menanggulangi aksi balasan ekonomi Jepang terhadap Korsel. Tentu saja partai berkuasa dan oposisi terpaksa harus saling bertentangan.

Dalam kenyataannya, waktu untuk memproses rancangan anggaran belanja negara tambahan saat ini, tidak memadai secara mutlak. Kedua pihak partai pasti akan bertentangan dengan soal keamanan negara. Walau sudah waktu untuk meloloskan rancangan anggaran tambahan sesuai yang ditetapkan pada surat kesepakatan, tetapi rancangan anggaran tambahan tetap dapat tidak diloloskan. Kemungkinan besar rancangan itu tidak dapat disetujui dalam tahap pemeriksaan. Kalau hal itu terjadi, kondisi politik Korea Selatan kembali mengalami kebuntuan.