ⓒYONHAP News

Pemerintah Korea Selatan meningkatkan anggaran belanja negara lebih dari 9 persen selama dua tahun berturut-turut, untuk menanggulangi risiko resesi ekonomi. Pemerintah Korea Selatan akan menyerahkan rancangan anggaran tambahan untuk tahun 2020 ke parlemen pada tanggal 3 September dan parlemen harus memeriksa anggaran itu hingga tanggal 2 Desember.

Tingkat pertumbuhan pengeluaran sebesar 9,3 persen itu, melebihi dua kali lipat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nominal 3,8 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi nominal adalah kombinasi dari tingkat pertumbuhan rill dan inflasi. Tingkat pertumbuhan anggaran belanja biasanya tidak menyimpang secara dramatis dari kategori ini. Artinya ekspansi pengeluaran yang pada dasarnya sulit ditemukan itu, terus berlanjut selama dua tahun berturut-turut. Pertumbuhan ini juga merupakan yang tertinggi sejak tahun 2009 sebanyak 10,6% sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan global. Wakil Perdana Menteri urusan Perekonomian Korea Selatan Hong Ham-ki mengatakan dalam pengarahannya bahwa anggaran belanja negara untuk tahun 2020 lebih ekspansif dari tahun ini. Ditambahkannya bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, anggaran belanja negara dapat memberikan bantuan dalam jangka panjang, dengan memainkan peran yang agresif demi pemulihan kembali pertumbuhan.

Tingkat pertumbuhan pengeluaran yang paling besar terlihat pada  pertumbuhan yang inovatif, termasuk anggaran belanja untuk menanggapi pembatasan ekspor Jepang. Pemerintah Korea Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 12,9 triliun won dalam pertumbuhan inovatif, meningkat 59,3 persen dibandingkan tahun ini. Pemerintah juga meningkatkan pengeluaran sebesar 163% atau 2,1 triliun won untuk pengembangan teknologi utama dan peningkatan investasi peralatan. Dalam upaya untuk menuntaskan kemerosotan ekspor, keuangan perdagangan dalam anggaran juga akan ditingkatkan sebanyak 4,2 triliun won, dan dana kebijakan sebesar 14,5 triliun won akan dialokasikan untuk mengurangi kesulitan pengelolaan perusahaan menengah dan kecil. Anggaran untuk kesehatan, kesejahteraan dan ketenagakerjaan juga naik 12,8%, menjadi 181,6 triliun won. Pengeluaran tersebut menguasai 35,4% dari total anggaran belanja negara, yang berada di rekor tertinggi. Anggaran belanja untuk pendidikan mencapai 72,5 triliun won, naik 2,6%. Gabungan anggaran untuk kesejahteraan dan pendidikan tercatat sebanyak 254 triliun won, sekitar setengah dari total anggaran belanja negara.

Total pendapatan negara tahun depan hanya meningkat 1,2%, menjadi 482 triliun won, sementara pendapatan pajak nasional tercatat mencapai 292 triliun won, turun 0,9% dibandingkan tahun ini yang mencapai 294,8 triliun won. Pendapatan pajak nasional untuk tahun depan akan mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Jika demikian, tidak dapat dipungkiri obligasi negara akan diterbitkan dengan skala terbesar dalam sejarahnya. Untuk menjaga kekurangan pendapatan pajak, penerbitan defisit obligasi negara akan meningkat hampir dua kali lipat dari tahun ini, sebesar 60,2 triliun won. Utang negara akan mencapai 805,5 triliun won, meningkat 64,7 triliun won dari tahun ini. Menurut rencana pengelolaan fiskal negara untuk periode tahun 2019–2023, rasio utang nasional akan naik hingga 46,4% pada tahun 2023.

Hong memperjelas bahwa perusahaan pemeringkat kredit global atau investor asing cenderung lebih sensitif terhadap tingkat kenaikan utang daripada jumlah absolut utang nasional. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa rasio utang nasional pada kisaran pertengahan 40%, “dapat diterima”.