ⓒKBS News

Korea Selatan kemungkinan besar juga ikut menyerahkan status ‘negara berkembang’ dari Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Otoritas perdagangan Korea Selatan tampaknya memandang tidak banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mempertahankan status ‘negara berkembang’. Ada juga beberapa negara yang berada di situasi yang sama dengan Korea Selatan, yang juga menyampaikan niatan mereka untuk melepaskan status tersebut.

Sebagai negara berkembang, negara yang bersangkutan diberi berbagai bantuan WTO dalam sektor perdagangan. Terdapat 155 rincian perilaku istimewa bagi negara berkembang berdasarkan perjanjian dan keputusan WTO pada tahun lalu. Meskipun ada sedikit perbedaan pada setiap pasal, namun pada dasarnya adalah tarif yang lebih sedikit dan subsidi. Bahkan batas waktu penghapusan tarif juga dapat diperpanjang daripada negara maju. Artinya, negara-negara berkembang dapat melindungi industri mereka sendiri daripada negara maju, melalui tarif dan subsidi tersebut.

Pada tanggal 26 Juli lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak WTO untuk seharusnya mencabut beberapa negara dari daftar negara berkembang. Dikatakan bahwa negara-negara yang sudah berkembang dalam hal ekonomi, terus menikmati perilaku isitmewa dengan menggunakan status tersebut. Presiden Trump mengangkat empat standar untuk mencabut status tersebut, seperti negara anggota OECD, negara anggota G20, negara berpendapatan tinggi berdasarkan Bank Dunia, dan persentase perdagangan barang global lebih dari 0,5%. Dia juga menyarankan batas waktu untuk menyelesaikan masalah itu dalam waktu 90 hari kedepan. JIka tidak bergerak maju, maka AS secara sepihak akan menghentikan perilaku status negara berkembang kepada negara-negara tersebut.

Klaim Presiden Trump terlebih dahulu mengarah pada China dan kemudian India. Namun, Korea Selatan juga adalah satu-satunya negara yang memenuhi semua empat kondisi yang diangkat Trump. Memang benar, tidak terdapat negara yang mengategorikan Korea Selatan sebagai negara berkembang. Bahkan empat negara lain, Taiwan, Brasil, Uni Emirat Arab dan Singapura telah mengungkapkan niatan mereka untuk menghapus status negara berkembang. Ketika Korea Selatan mendaftarkan diri dalam OECD pada tahun 1996, negaranya berkomitmen untuk tidak lagi mengklaim dirinya sebagai negara berkembang, terkecuali di bidang pertanian. Korea Selatan, hingga saat ini tetap menjaga stastus negara berkembang di WTO.

Mengingat perkembangan situasi tersebut, Korea Selatan tidak beralasan bahwa negaranya mengidentifikasi diri sebagai negara berkembang. Jika Korea Selatan tetap bertahan, maka China dan India pasti akan membuat alasan untuk Korea Selatan. Jika demikian, kritikan AS pasti akan berpusat pada Korea Selatan. Namun daya saing industri pertanian di Korea Selatan masih lemah. Di satu sisi, pencabutan status negara berkembang akan menimbulkan kesulitan yang serius. Untuk itu, tarif produk pertanian utama, seperti beras, cabai dan bawang putih seharusnya dipangkas secara besar-besaran. Subsidi yang diizinkan WTO juga akan berkurang dari 1,49 miliar won saat ini, menjadi kisaran 800 miliar won.

Meski begitu, pemerintah Seoul memutuskan bahwa tidak ada keuntungan bersih dengan status negara berkembang, karena perhitungan tersebut diterapkan berdasarkan standar yang dicapai dalam pembicaraan Agenda Pembangunan Doha (DDA) WTO pada tahun 2008. Namun pembicaraan DDA saat ini sudah dihentikan, sehingga perhitungan tersebut tidak bisa diprediksi berdasarkan standar sebelumnya.