Pada tgl.3 Maret tahun 1981, berlangsung pengangkatan Presiden Korea Selatan ke-12. Dengan demikian, Republik Korea Selatan ke-5 dipimpin oleh Presiden Chun Doo-hwan. Chun Doo-hwan menguasai ranah politik sebagai pemimpin dari kelompok militer baru dengan melakukan kudeta militer 12 Desember tahun 1979. Presiden Chun Doo-hwan menindas kelompok politik yang berseberangan dengannya atas nama pembenahan sosial, melakukan penggabungan stasiun penyiaran untuk mengontrol media, membatasi masa jabatan presiden menjadi 7 tahun, melarang pengangkatan kembali, dan membuat Undang Undang Dasar yang isinya pemilihan Presiden dilakukan dengan tidak langsung.

Republik ke-5 yang memasung tuntutan demokrasi masyarakat terus mengontrol kondisi universitas. Penguasa selalu menempatkan para polisi dan intel di universitas untuk mengontrol suasana di sana. Walaupun ada pengawasan ketat dari polisi, semangat mahasiswa bagi demokrasi tidak juga mereda. Muncul suara yang mengkritik kekerasan dan menolak legitimasi rezim Chun Doo-hwan yang melakukan penindasan berdarah 'Gerakan Demokrasi Gwangju 18 Mei.' Api gerakan demokrasi pun kembali berkobar setelah digelar upacara peringatan 1 tahun 'Gerakan Demokrasi Gwangju 18 Mei' di sejumlah universitas di Seoul pada bulan Mei tahun 1981.

Pemerintah menekan demonstrasi para mahasiswa dengan kejam. Polisi biasa, polisi khusus perang, petugas intelijen dan 'komandan keamanan angkatan bersenjata Korea Selatan' juga dikerahkan untuk memberangus gerakan demokrasi. Dari tahun 1981 hingga 1983, jumlah mahasiswa yang mendapat penahanan atau dikeluarkan dari universitas sudah mencapai 1400 orang.

Namun, pada bulan Desember tahun 1983, pemerintahaan republik ke-5 mengeluarkan kebijakan deregulasi universitas akibat skandal korupsi yang melibatkan kroni keluarga Presiden Chun, alias 'kasus Jang Young-ja' pada tahun 1982, Pemerintah berusaha menenangkan opini publik yang marah melalui langkah deregulasi universitas. Namun, hati masyarakat semakin jauh dari pemerintah, dan gerakan demokrasi di universitas juga kembali menjadi aktif. Setelahnya, kelompok pro demokrasi termasuk partai oposisi juga mulai siap berhadapan dengan pemerintah. Akhirnya, partai berkuasa Partai Keadilan Demokrat kalah di pemilihan umum ke-12. Masyarakat pun menuntut pemilihan presiden langsung, dan pemerintah yang merasa terancam, kembali menindas para aktivis demokrasi dengan menganggap mereka sebagai 'pemberontak sayap kiri.'

Pada tgl.14 Januari tahun 1987, terjadi kasus tragis yang mengubah sejarah. Seorang mahasiswa dari Universitas Nasional Seoul berusia 23 tahun Park Jong-chul meninggal saat diinterogasi polisi di Seoul akibat dipukuli dan disiksa polisi. Hal tersebut membesarkan kemarahan masyarakat, dan terjadilah demonstrasi yang menuntut kebenaran. Akhirnya, pemerintah mengakuinya, dan menahan dua anggota polisi.

Ditambah lagi, 'Pertahankan Konstitusi 13 April' yang diumjumkan Chun Doo-hwan membesarkan rasa kecewa dan marah masyarakat yang menginginkan pemilihan presiden langsung. Masyarakat pun tidak lagi mengakui republik ke-5 sebagai pemerintahan yang mewakili mereka. Unjuk rasa dan demonstrasi menentang langkah 'Pertahankan Konstitusi' terus berlangsung. Dalam situasi seperti itu, seorang aktivis Lee Han-yeol yang ikut demonstrasi tgl.9 Juni jatuh koma karena terkena gas air mata. Setelahnya, 'Perjuangan Demokrasi Juni' pun dimulai sejak tgl.10 Juni. Masyarakat umum pun ikut hadir dalam aksi demonstrasi untuk demokrasi. Akhirnya, pada tgl.29 Juni thun 1987, Ketua Partai Keadilan Demokrat Roh Tae-woo yang ditunjuk Presiden Chun Doo-hwan sebagai presiden berikutnya mengeluarkan pengumuman 29 Juni.

Deklarasi 29 Juni itu berisi menerima pemilihan langsung, membebaskan tahanan, memberikan grasi terhadap Kim Dae-jung, dll. Itu menjadi bukti hukuman bagi pemerintah republik ke-5 yang berusaha meredam tuntutan demokrasi tahun 80, dan Perjuangan Demokrasi Juni adalah peristiwa sejarah yang menunjukkan kekuatan masyarakat. Perjuangan Demokrasi 10 Juni yang mengorbankan banyak warga berhasil menaklukkan pemerintahaan dan membuka ufuk baru bagi catatan sejarah demokrasi Korea Selatan. Perjuangan Demokrasi Juni adalah kemenangan besar yang dicapai melalui penentangan masyarakat. Mereka berjuang dan melawan pemerintahan otoriter yang telah memaksa mereka untuk diam dan takluk. Mereka mampu membuktikan bahwa sejarah berpihak kepada masyarakat yang menginginkan kebebasan, HAM dan demokrasi melalui pengorbanan banyak orang yang tidak mau kalah dengan ketidakadilan. Dan, kini, rakyat Korea Selatan melanjutkan perjalanannya menggapai kebebasan dan kemakmuran yang lebih baik dengan garis sejarah dari masa itu.