ⓒYONHAP News

Undang-undang (UU) Netralitas Karbon yang mengandung visi netralitas karbon 2050 dan target penurunan emisi gas rumah kaca resmi diberlakukan mulai hari Jumat (25/03). Dengan demikian, Korea Selatan menjadi negara ke-14 yang melegislasi visi netralitas karbon.

Pemerintah Korea Selatan pada Selasa (22/03) menyelesaikan sistem hukum terkait untuk penerapan UU Netralitas Karbon dan Pertumbuhan Hijau untuk Menanggapi Krisis Iklim. UU ini memuat peningkatan target penurunan emisi gas rumah kaca atau Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) sebesar 40 persen hingga tahun 2030, dan 50 persen hingga tahun 2050.

UU ini juga memuat masterplan untuk mencapai target netralitas karbon 2050. Komite Netalitas Karbon bersama kementerian terkait membuat rencana dasar untuk pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dari tingkat nasional hingga daerah.

Berdasarkan UU tersebut, Komite Pertumbuhan Hijau Netralitas Karbon 2050 dibentuk untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat serta untuk memeriksa dan menetapkan rencana dan kebijakan terkait. Komisi baru ini akan mendirikan komisi daerah di masing-masing wilayah.

‘Evaluasi pengaruh perubahan iklim’, yang mengevaluasi rencana dan proyek-proyek yang mengeluarkan sejumlah besar emisi gas rumah kaca atau rentan terhadap krisis iklim, akan diterapkan secara bertahap mulai bulan September tahun ini.

Sistem pengelolaan informasi meteorologi untuk meningkatkan akurasi pemantauan dan prakiraan krisis iklim akan dibentuk, dan sistem pengelolaan informasi adaptasi krisis iklim akan dioperasikan untuk menyelidiki dan mengevaluasi dampak krisis iklim terhadap lingkungan.

Selain itu, manajemen hijau perusahaan, pengembangan dan komersialisasi teknologi hijau, pembentukan dasar standarisasi untuk teknologi dan industri hijau, penciptaan lapangan kerja hijau, dan pengoperasian sistem pajak terkait, serta lainnya juga akan diupayakan untuk mewujudkan transformasi hijau di masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk menyediakan dana yang diperlukan, pemerintah telah mengelola 'Dana Tanggapan Iklim' sejak bulan Januari lalu. Sejumlah 2,4 triliun won telah dialokasikan untuk empat proyek utama di tahun ini, yakni penurunan emisi gas rumah kaca, pembentukan ekosistem industri rendah karbon yang baru dan menjanjikan, transisi yang adil, serta penyediaan sistem dan infrastruktur.

Menjelang pemberlakuan UU Netralitas Karbon, Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan Han Jeoung-ae mengatakan bahwa dia berharap tahun ini menjadi tahun pertama penerapan netralitas karbon, dan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca akan terus berlanjut di semua sektor masyarakat, termasuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi.