Korea Selatan pada Konferensi Tingkat Tinggi yang membahas kekerasan seksual di daerah konflik, mendesak Jepang sungguh-sungguh mengintrospeksi diri dan bertanggung jawab atas masalah wanita penghibur paksa di masa perang.

Pada sesi debat pada hari Kamis (12/6/2014), Wakil Menteri Luar Negeri Kedua Korsel, Cho Tae-yul mengatakan kejahatan mengerikan seperti masalah wanita penghibur paksa Jepang tidak boleh terulang. Dia menekankan pemerintah Jepang harus bertanggung jawab dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya tragedi seperti itu.

Ditambahkannya, untuk membasmi kekerasan seksual dalam konflik, pemerintah yang menjadi korban harus memperkuat dirinya dan bekerja sama dengan setiap pemerintah dan organisasi internasional.

Acara ini dihadiri sekitar 1.000 tokoh termasuk kepala negara dan menteri dari 115 negara. Pertemuan tersebut bertujuan membangun budaya penolakan kekerasan seksual yang dilakukan selama konflik, menyusun mekanisme pencegahan kekerasan seksual dan memperluas bantuan internasional bagi korban kejahatan tersebut.

Namun, delegasi Jepang tidak ikut hadir dalam pertemuan itu.