Ketua kabinet sekretaris Jepang Yoshihide Suga mengungkapkan pada hari Senin (7/7/2014) bahwa Jepang akan mendorong pengesahan hak pertahanan diri kolektif tahun depan.

Dia mengatakan Tokyo akan membereskan undang-undang secara menyeluruh karena butuh sekitar tiga hingga empat bulan untuk mempersiapkannya, sebelum diserahkan kepada parlemen.

Pernyataan Suga mengisyaratkan perubahan sikap Jepang yang sebelumnya mengatakan akan membereskan lebih dulu undang-undang yang berada di “Zona Abu-abu”, sebelum mendiskusikan rancangan undang-undang pertahanan diri kolektif. Zona Abu-abu mengacu pada beberapa kejadian yang bukan sepenuhnya serangan militer, namun tetap merupakan ancaman bagi keamanan Jepang.

TV Asahi melaporkan perubahan tersebut karena berkembangnya protes dari daerah di luar ibu kota Jepang yang menentang keputusan pertahanan diri kolektif ini, menjelang pemilihan daerah awal tahun depan.

Suga menekankan pertahanan diri kolektif adalah untuk melindungi Jepang, dan ia berkeinginan pada tahun depan mendiskusikan hal ini bersama masyarakat secara mendalam.