Komite Penghapusan Diskriminasi Ras PBB, pada hari Kamis (22/08/2014) waktu setempat, mengecam sikap pemerintah Jepang yang tidak peduli dengan penyelesaian masalah wanita penghibur paksa pada Perang Dunia meskipun bermunculan kritik dari masyarakat internasional.

Selanjutnya komite mendesak pemerintah Jepang memberikan sanksi atas komentar dan aksi unjuk rasa dari kalangan konservatif Jepang yang membenci wanita penghibur paksa.

Selain itu, komite tersebut meminta Jepang mengendalikan masalah diskriminasi ras yang terjadi di dalam negerinya, termasuk masalah pembatalan dukungan anggaran bagi sekolah Bangsa Korea dan kebijakan diskriminasi ras pribumi di daerah Okinawa.

Komite Penghapusan Diskriminasi Ras PBB pekan depan berencana mengumumkan laporan terakhir yang memuat rekomendasi tentang hal-hal yang harus diperbaiki Jepang.