Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengatakan masalah perbudakan syahwat masa perang Jepang adalah fitnah tak berdasar.

Abe mengatakan citra nasional Jepang telah sangat rusak dan mengatakan perlunya memperkuat penyebaran informasi di luar negeri terkait isu kekejaman masa perang.

Dia juga mengatakan harus membuat rencana pada tingkat pemerintah untuk memperbaiki pengetahuan sejarah berdasarkan fakta yang objektif, dan bagi Jepang, untuk mendapatkan evaluasi masyarakat internasional dengan benar.

Sementara itu, untuk mengembalikan reputasi negaranya, Tomomi Inada, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal, mendesak kampanye kesadaran nasional yang menyangkal terjadinya pemaksaan wanita menjadi budak syahwat bagi militer Jepang di masa perang.