PBB memulai diskusi aktif tentang kemungkinan membawa pelanggaran HAM Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan memberikan sanksi pada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Komite Ketiga Majelis Umum PBB mengadakan sidang yang ke-42 di markas PBB di New York pada hari Kamis (6/11/2014). Dalam sesi itu, Uni Eropa (UE) menjelaskan kepada komite bagaimana resolusi pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara bisa muncul dan menjelaskan poin utama dari resolusi itu.

Mewakili Uni Eropa, Emilia Gatto, anggota dewan pertama dari misi Italia untuk PBB, mengatakan Majelis Umum PBB menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di Korea Utara dengan mengadopsi resolusi terkait selama sepuluh tahun terakhir.

Gatto mengatakan Komisi Penyelidik (COI) melalui investigasi terhadap kejahatan yang luas pada kemanusiaan di Korea Utara menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terus tumbuh di negara komunis tersebut.

Dia mengatakan masyarakat internasional tidak boleh mengelak dari derita rakyat Korea Utara dan menyerukan dukungan PBB untuk mengadopsi resolusi baru yang disusun Uni Eropa dan Jepang bersama-sama.

Resolusi itu diusulkan bersama-sama sekitar 40 negara dan disajikan di Komite Ketiga pada 22 Oktober.

Komite Ketiga tampaknya akan mengadopsi resolusi sekitar bulan November ini dan menyampaikannya ke Majelis Umum PBB.