Seorang pejabat senior PBB pada hari Selasa (11/11/2014) menyebutkan pemungutan suara rancangan resolusi baru kondisi hak asasi manusia Korea Utara tahun ini kemungkinan besar akan dilaksanakan.

Pejabat itu menambahkan resolusi tahun lalu yang hampir sama diputuskan dalam proses kesepakatan anggota-anggota negara PBB.

Pejabat tersebut mengutarakan resolusi tahun ini mencantumkan soal baru yang didasarkan laporan Komisi Penyelidik (COI) tentang kondisi pelanggaran HAM Korea Utara.

Menurutnya, resolusi baru itu juga menyerukan agar pelanggaran HAM Korea Utara harus disidangkan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan menjatuhkan hukuman kepada tokoh yang paling bertanggung jawab atas kejahatan itu.

Dikatakan pula, resolusi ini kemungkinan akan diadopsi melalui pemungutan suara. Namun, tampaknya akan lebih banyak negara yang menolak atau abstain pada tahun ini dibanding sebelum-sebelumnya. Pejabat itu menyebutkan Cina, Iran, dan beberapa negara Afrika menunjukkan sikap penentangan terhadap resolusi.

Selain itu, Uni Eropa dan Jepang yang mengusulkan resolusi bersama, tengah mengamati kemungkinan negara-negara sekutu Korea Utara menyerahkan revisi resolusi.

Namun, pejabat itu mengatakan belum ada negara mana pun yang merevisi meski ada pembebasan 2 tahanan warga Amerika oleh Korea Utara.

Resolusi baru ini akan diadopsi pada Sidang Umum PBB di pertengahan bulan Desember mendatang.