Dewan Keamanan PBB mendapatkan desakan untuk mengambil inisiatif agar pemerintah Jepang tidak memutarbalikkan fakta sejarah tentang wanita penghibur paksa.

Direktur Asia Policy Point, Mindy Kotler, yang berjasa besar dalam penerapan resolusi PBB soal wanita penghibur paksa di Majelis Rendah AS tahun 2007, mengeluarkan desakan tersebut di New York Times.

Direktur Kotler menyampaikan soal pemutarbalikan sejarah wanita penghibur paksa yang dilakukan pemerintahan Abe, dan menyatakan dunia internasional harus menghentikan hal tersebut.

Direktur Kotler mendesak DK PBB untuk mencegah pemerintahan Abe terus memutarbalikkan fakta sejarah, serta meminta AS menekan Jepang dengan landasan jaminan hak wanita merupakan dasar kebijakan luar negeri AS.