Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara terlibat kini tengah mempromosikan cara mengadopsi masalah hak asasi manusia di Korea Utara sebagai agenda resmi Dewan Keamanan PBB.

Sejumlah sumber berita pemerintah pada hari Selasa (2/12/2014) melaporkan bahwa beberapa negara sependapat agar soal HAM Korea Utara diangkat lebih awal dalam agenda Dewan Keamanan.

Seorang pejabat pemerintah Seoul menyebutkan, penetapan soal HAM Korea Utara dalam agenda DK lebih cepat adalah hal yang pantas untuk mempertahankan momentum tekanan dan dialog atas Korea Utara.

Penyebab utama lainnya adalah dengan akan bergantinya negara komite eksekutif Dewan Keamanan PBB di bulan Januari tahun depan, kemungkinan adopsi HAM Korea Utara sebagai agenda DK juga menjadi tidak pasti.

Berdasarkan hasil pemberian suara dalam rancangan HAM Korea Utara di Komisi Ketiga PBB pada tanggal 18 November, 12 negara dari 15 negara komite eksekutif menyampaikan posisi setuju. Sementara, tiga negara tersisa, Cina dan Rusia menolak, sedangkan Nigeria abstain.