Sekelompok sejarawan AS menyatakan kekecewaannya atas upaya pemerintah Jepang menekan bagian perbudakan syahwat di masa perang Jepang di buku pelajaran sejarah.

Dalam pernyataan bersama yang dikirim ke Yonhap News Agency berbasis di Seoul pada hari Kamis (19/2/2015), sejarawan Amerika memprotes pemerintah Jepang yang menekan perusahaan penerbitan dan para sejarawan untuk mengubah hasil penelitian mereka.

Pernyataan, berjudul "Berdiri bersama para sejarawan Jepang," mengungkapkan para pakar kecewa "pada upaya terbaru pemerintah Jepang yang menekan pernyataan dalam buku pelajaran sejarah, baik yang ada di Jepang dan di tempat lain, pada istilah diperhalus yang disebut 'wanita penghibur', yang menderita di bawah sistem brutal eksploitasi seksual dalam melayani tentara kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II." Para pakar, yang tergabung dalam Asosiasi Sejarah Amerika, mengatakan penelitian akademis dan kesaksian para korban "telah diberikan di luar perselisihan fitur penting dari sebuah sistem yang membesar menjadi negara sponsor perbudakan syahwat."

Para sejarawan kemudian mengecam pemerintahan Abe untuk "kevokalannya mempertanyakan sejarah yang sudah pasti soal wanita penghibur dan berusaha menghilangkan referensi atas mereka dalam buku-buku pelajaran sekolah" sebagai bagian upaya memajukan pendidikan patriotik.

Selama sesi komite anggaran majelis rendah Kamis lalu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan keterkejutannya dengan isi buku yang diterbitkan McGraw Hill Education yang menyatakan "Tentara Jepang merekrut, mengerahkan, dan memaksa sebanyak 200 ribu wanita berusia 14 hingga 20 tahun untuk melayani rumah bordil militer." Abe kemudian berkata buku tersebut sedang digunakan di Amerika Serikat karena Tokyo gagal memprotes isi materi itu di komunitas internasional.