Radio Free Asia mengatakan pada hari Rabu (18/3/2015) bahwa pemerintah AS telah meminta lembaga-lembaga keuangannya untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal Korea Utara.

Laporan itu mengatakan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan di bawah Departemen Keuangan AS mengeluarkan laporan yurisdiksi pada hari Senin (16/3/2015) terkait kekurangan dalam anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diidentifikasi Kelompok Kerja Aksi Keuangan (FATF).

FATF mencatat Korea Utara dan Iran sebagai salah negara paling berbahaya di dunia dalam hal pencucian uang dan pendanaan terorisme. Badan itu mengatakan Korea Utara telah gagal mengatasi kekurangan ini meskipun berjanji mengambil langkah-langkah transparansi transaksi keuangannya dalam surat yang dikirim ke badan tersebut pada Oktober lalu.

Selama rapat pleno yang berlangsung bulan lalu, FATF mengidentifikasi Korea Utara ada di antara yurisdiksi dengan kekurangan pada strategi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan belum membuat kemajuan yang cukup untuk mengatasi kekurangannya. Pada pertemuan tersebut, FATF meminta anggota-anggotanya dan negara-negara lain untuk menerapkan tindakan penanggulangan guna melindungi sistem keuangan internasional dari risiko.