Menurut sebuah harian Jepang pada hari Jumat, (20/3/2015) pemerintah Jepang menolak memberikan definisi yang jelas tentang pemerintahan dan invasi kolonial saat merespons permintaan anggota parlemen di Majelis Tinggi.

Asahi Shimbun mengutip pemerintah yang mengatakan sulit mendefinisikan apa itu pemerintahan dan invasi kolonial, mengacu pada pernyataan Murayama 1995, yang meminta maaf atas agresi Jepang selama Perang Dunia II, dikarenakan ada banyak diskusi yang tengah berlangsung soal definisi tersebut.

Permintaan itu dibuat Wada Masamune, anggota parlemen di Majelis Tinggi Jepang.

Sementara itu, pemerintah juga mengatakan, pemerintahan Abe mewarisi seluruh sikap pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, termasuk Pernyataan Murayama 1995.

Pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan serupa pada Mei 2013 saat menyatakan tidak memiliki definisi yang jelas tentang invasi karena banyaknya diskusi soal pengertiannya di hukum internasional.