Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi baru terkait Korea Utara pada hari Jumat (27/3/2015), mengutuk pelanggaran hak asasi manusia Pyongyang yang luas dan sistematis.

Pada hari terakhir Sidang Reguler ke-28 Dewan HAM PBB di Jenewa, 47 negara anggota mengeluarkan resolusi dengan 27 suara mendukung, 6 menolak, dan 14 abstain. Ini menandai tahun ke-12 dewan telah mengeluarkan resolusi soal catatan hak asasi manusia Korea Utara.

Resolusi itu menyerukan langkah-langkah lanjutan menyusul publikasi laporan Komisi Penyelidikan PBB tentang keadaan hak asasi manusia di Korea Utara.

Resolusi meminta Dewan Keamanan PBB terlibat secara konsisten dan aktif pada isu hak asasi manusia Korea Utara.

Resolusi itu mengatakan Dewan HAM PBB berencana mengadakan konferensi panel tentang masalah ini pada bulan September, seraya mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, untuk memberikan dukungan bagi kantor baru di Seoul yang memantau hak asasi manusia di Korea Utara.

Resolusi, yang diajukan Jepang dan anggota Uni Eropa dan mendapat dukungan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, mengatakan pelanggaran hak asasi manusia adalah hasil dari kebijakan jajaran tertinggi Korea Utara. Sementara itu, negara-negara lain seperti Cina memilih menolak resolusi.

Pemerintah Korea Selatan menyambut baik resolusi tersebut melalui pernyataan juru bicara kementerian luar negeri dan mendesak Korea Utara mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusianya.

Korea Utara mengecam resolusi tersebut, mengatakan itu merupakan upaya penggulingan rezim saat ini.