Pedoman kerja sama pertahanan antara AS dan Jepang yang baru menjelaskan Pasukan Bela Diri Jepang harus menghormati kedaulatan Korea Selatan ketika menjalankan hak pertahanan diri kolektif di sekitar wilayah Semenanjung Korea. Namun, isinya dinilai terlalu luas dan abstrak tanpa memasukkan pernyataan Korea Selatan yang mengharuskan pemerintah Jepang menerima persetujuan Korea Selatan.

AS dan Jepang membuka pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan kedua negara di sebuah hotel di New York AS pada tanggal 27 April 2015 waktu setempat, dan menetapkan pedoman kerja sama pertahanan baru antara AS dan Jepang.

Dalam pedoman itu, AS dan Jepang akan mengeluarkan langkah kekerasan sesuai undang-undang internasional atau undang-undang dasar dalam negeri masing-masing saat menghadapi invasi kekerasan dari negara ketiga.

Seorang pejabat tinggi dari Kementerian Pertahanan AS mengatakan pedoman baru itu bermanfaat mengamankan dan menstabilkan baik seluruh kawasan maupun Semenanjung Korea.

Pedoman kali ini merevisi pedoman kerja sama pertahanan antara AS dan Jepang di tahun 1997 yang sudah berumur 18 tahun. Intinya adalah dukungan Pasukan Bela Diri Jepang terhadap AS akan ditingkatkan besar-besaran.

Sementara, pemerintah Korea Selatan memberi perhatian penuh pada isi tentang penghormatan mutlak bagi kedaulatan negara ketiga saat Jepang menjalankan hak pertahanan diri kolektif. Ditambahkannya, pemerintah Korea Selatan berharap AS dan Jepang bisa menjalankan pedoman tersebut dengan transparan agar pedoman itu bisa bermanfaat bagi perdamaian dan kestabilan di Asia Timur termasuk Semenanjung Korea. Secara khusus, terkait dengan kepentingan Korea Selatan, kedua negara itu diharapkan intensif membahasnya bersama Korea Selatan.