Presiden Park Geun-hye menyerukan pejabatnya untuk membuat soal sejarah perang benar-benar diperhatikan Jepang, sementara memisahkan agenda diplomatiknya dengan Washington, Beijing, dan Tokyo.

Dalam pertemuan sekretaris senior pada hari Senin (04/05/2015), presiden meminta agar soal sejarah dan diplomasi diposisikan pada arah yang independen.

Soal pernyataan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, soal sejarah masa perang Jepang, Park mengatakan meski Jepang gagal menerima sejarah masa silamnya dan mengubur diri dalam persoalan sejarah, Korea Selatan tidak bisa menyelesaikan persoalan Jepang.

Park kemudian mengangkat kritikan di Amerika Serikat atas gagalnya Abe menggunakan kesempatan memperkuat rasa percaya negara-negara tetangganya dengan menyampaikan permintaan maaf yang jujur atas sejarah masa perang Jepang.

Sementara itu, Komisi Urusan Diplomatik dan Unifikasi di Majelis Nasional mengadakan sesi pleno pada tanggal 4 Mei dan meloloskan resolusi yang memprotes upaya Jepang membawa fasilitas-fasilitas kerja paksa di masa perang masuk daftar warisan budaya dunia.

Resolusi itu mendesak introspeksi dan sikap tanggung jawab pemerintah Jepang.