Enam belas lembaga penelitian sejarah dan pendidikan di Jepang mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak pemerintah Jepang menghentikan pemutarbalikan masalah wanita penghibur paksa tentara Jepang.

Dalam pernyataan yang diumumkan badan-badan tersebut pada hari Senin (25/5/2015), keberadaan wanita penghibur paksa yang diseret Jepang telah jelas berdasarkan data-data dan penelitian yang ada hingga kini.

Menurut mereka, jika kalangan politikus dan media terus menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab atas masalah wanita penghibur paksa, hal tersebut menunjukkan kepada seluruh masyarakat dunia bahwa Jepang tidak menghargai HAM.

Pernyataan pandangan sejarawan Jepang yang merupakan negara pelaku tindakan tersebut meningkatkan perhatian pada bagaimana pengaruhnya dalam masyarakat Jepang.

Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan mendesak pemerintah Jepang jujur menyikapi pernyataan yang menampilkan pandangan sejarawan Jepang dan harus meresponsnya dengan tulus.