Sebuah harian Jepang melaporkan Perdana Menteri Jepang mengajukan kemungkinan interpretasi lebih luas atas hak Jepang untuk menggunakan hak bela diri kolektif.

Tokyo Shimbun mengatakan bahwa pada pertemuan legislatif di hari Jumat (3/7/2015), Perdana Menteri Shinzo Abe mempertanyakan bagaimana Jepang akan bisa memutuskan apakah ada ancaman yang jelas kepada bangsanya, yang tampak sebagai syarat bagi Jepang untuk menggunakan hak bela diri kolektif.

Satu RUU keamanan saat ini tengah tertunda di parlemen yang menyatakan Jepang dapat menggunakan haknya dalam kondisi tertentu ketika ada bahaya yang dengan jelas mengancam eksistensi Jepang.

Harian itu mengatakan komentar Abe mengesankan di bawah undang-undang tersebut, pemerintah Jepang akan dapat menggunakan penilaian sendiri dalam memutuskan apakah dapat menggunakan hak bela diri kolektif.