Menyusul keputusan UNESCO soal daftar fasilitas industri Jepang abad ke-19 sebagai situs Warisan Dunia, Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan negaranya tidak mengakui bahwa warga Korea dipaksa untuk bekerja di situs tersebut.

Pada hari Senin (6/7/2015), media Jepang melaporkan Fumio Kishida mengeluarkan komentar pada hari Minggu (5/7/2015) setelah UNESCO mengeluarkan keputusannya.

Kishida mengatakan kepada wartawan bahwa pernyataan Duta Besar Tokyo untuk UNESCO, Kuni Sato, tidak menandakan pengakuan Jepang atas kerja paksa.

Pada sesi Komite Warisan Dunia ke-39 di Bonn, Jerman, hari Minggu, Sato mengatakan sejumlah pekerja, termasuk dari warga Korea, "dibawa tanpa keinginan sendiri dan dipaksa bekerja dengan kondisi berat" pada tahun 1940-an.

Dalam pernyataan Sato berbahasa Jepang, istilah "dipaksa" telah dihapus.

Korea Selatan menekan penggunaan istilah "tenaga kerja paksa." Tapi, setelah konsultasi, frasa itu dilunakkan menjadi "dipaksa bekerja."

Kishida melanjutkan dengan mengatakan tidak ada perubahan dalam pandangan Jepang bahwa semua masalah kompensasi terkait dengan Korea Selatan telah benar-benar diselesaikan.