Kementerian Pertahanan AS menegaskan kembali bahwa penyeretan wanita penghibur paksa untuk tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua adalah pelanggaran HAM yang kejam dan mengerikan.

Kemenhan AS pada hari Kamis (30/7/2015) waktu setempat menegaskan bahwa wanita penghibur paksa adalah perdagangan manusia yang dilakukan tentara Jepang dengan tujuan seksual dan hal itu sudah beberapa kali disebut pemerintah AS.

Media Jepang, pada tanggal 28 Juli, melaporkan bahwa sebuah komite di Partai Liberal Demokrat menyiapkan sebuah surat yang mempermasalahkan pernyataan mantan Sekretaris Kabinet Jepang, Yohei Kono, yang mengakui penyeretan wanita penghibur paksa bagi tentara Jepang.

Surat tersebut menyatakan Pernyataan Kono dibuat berdasarkan kesadaran bahwa informasi penarikan wanita penghibur paksa tidak dikonfirmasi dengan benar dan informasi yang salah tentang wanita penghibur paksa telah menjatuhkan nama baik Jepang.