Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya untuk membawa pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional -ICC pada tahun lalu. Suatu hal yang terjadi pertama kali dalam sejarahnya.
Tahun ini PBB kembali mendiskusikan secara resmi mengenai hal itu.
 
Seorang pejabat PBB yang tidak bersedia disebutkan identitasnya pada hari Selasa (13/10/2015) menyatakan negara-negara utama, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris dan Jepang sudah mulai membuat kerangka dasar rancangan resolusi HAM Korea Utara.
 
Ditambahkannya, resolusi tahun ini memiliki rincian yang sama dengan tahun lalu, yaitu soal HAM Korea Utara dan pejabat tinggi yang bertanggung jawab akan dilaporkan ke ICC.
 
Seorang pejabat lainnya mengatakan pada dasarnya PBB tidak menyebut tokoh yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM dalam rancangan resolusi itu.
 
Namun dikatakannya, pejabat tertinggi yang akan ditulis dalam rancangan resolusi tahun ini, merujuk pada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.