Harian Nihon Keijai Shimbun melaporkan bahwa pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menyediakan dana baru, lebih dari satu miliar won untuk kompensasi bagi para wanita penghibur paksa di masa Perang.

Menurut harian itu, pemerintah Jepang juga sedang mempertimbangkan kemungkinan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menulis surat berisi pertanggungjawaban  dan permintaan maaf kepada para korban.

Dana baru yang direncanakan pemerintah Jepang itu diperkirakan lanjutan dari proyek Dana Wanita Asia. 

Pemerintah Jepang selama ini  memberikan obat-obatan kepada wanita korban penghibur paksa melalui Dana Wanita Asia yang dibentuk setelah dana pendukungan wanita penghibur paksa dihapuskan tahun 2007. 

Tahun ini pemerintah Jepang menyediakan anggaran sebanyak 120 juta won untuk dana tersebut.