Kementerian Luar Negeri menyatakan Korsel tidak perlu merespon pernyataan anggota parlemen Jepang yang tidak tahu malu akan fakta sejarah. Seorang politisi Jepang mengatakan bahwa 'wanita penghibur paksa adalah wanita tunasusila'.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jo Jun-hyeok dalam pengarahan rutin hari Kamis (14/1/2016) mengatakan pernyataan politisi Jepang seperti itu tidak boleh terulang kembali. Jo menegaskan hal penting yang harus dilakuakan sekarang adalah menindaklanjuti dengan lancar dan benar kesepakatan Korsel dan Jepang tentang perbudakan syahwat.

Menurut sumber berita Kyodo, Yoshitaka Sakurada, seorang anggota parlemen Jepang dalam rapat gabungan kerja sama diplomatik dan ekonomi Partai Demokratik Liberal pada hari Kamis mengatakan wanita penghibur paksa bekerja sebagai wanita tunasusila namun mereka mengatakan mereka adalah korban.

Selanjutnya, Kyodo melaporkan Sakurada mencabut pernyataannya karena hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman.