Pemerintah Jepang menyatakan tidak menemukan fakta mengenai wanita penghibur yang secara paksa dikerahkan oleh militer Jepang di masa perang, sehingga Tokyo membantah adanya wanita korban perbudakan syahwat secara paksa. 

Menurut kantor berita Jepang Kyodo, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan di PBB sudah melakukan pemeriksaan terhadap Jepang di Jenewa, Swiss. 

Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Shinsuke Sugiyama menegaskan bahwa pemerintah Tokyo tidak dapat mengonfirmasi masalah pemaksaan terhadap wanita penghibur oleh militer atau pemerintah dalam data-data yang telah ditemukan oleh pemerintah Jepang. 

Sugiyama mengatakan pandangan tersebut menyebar secara luas karena seorang warga Jepang pernah memberikan kesaksian palsu bahwa para wanita penghibur secara paksa dikerahkan di pulau Jejudo.

Menurutnya, Asahi Simbun yang melansir pernyataan  warga Jepang itu telah mengakui kesalahannya pada tahun 2014.