Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa Bangsa-CEDAW, pada tgl.7 Maret waktu setempat, mendesak pemimpin dan pejabat pemerintah Jepang untuk berhenti mengeluarkan pernyataan atau komentar yang menghindari tanggung jawab atas wanita korban perbudakan syahwat. 

Di dalam laporan terkait hak-hak wanita di Jepang, komite tersebut mengatakan bahwa pemimpin dan pejabat pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai pernyataan yang mengesampingkan tanggung jawab atas masalah wanita korban perbudakan syahwat. 

Menurut CEDAW, kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang pada bulan Desember lalu tidak mengutamakan para korban. Karenanya, mereka meminta kepada pemerintah Jepang untuk menerima klaim para korban yang masih hidup dalam proses pelaksanaan kesepakatan dua negara. 

Selain itu, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan juga meminta kepada pemerintah Jepang untuk memasukkan masalah wanita korban perbudakan syahwat di dalam buku pelajaran agar para siswa dan masyarakat dapat mengetahui fakta sejarah secara objektif. Ditambahkan, Jepang harus melaporkan langkah dan kompensasi apa yang akan diambil untuk menjamin hak para korban di laporan berikutnya. 

Komite itu juga menyatakan penyesalan karena Jepang tidak melaksanakan berbagai rekomendasi mekanisme HAM PBB walaupun kesepakatan dua negara telah dicapai.