Seorang pakar Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pemerintah Jepang melanggar hak warga Jepang untuk mendapatkan informasi dengan intervensi penyusunan isi buku pelajaran dan menekan media lokal.

Tokyo Shimbun dan Sankei Shimbun melaporkan pada hari Rabu (20/4/2016) bahwa David Kaye, pelapor khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan ekspresi, menyatakan hal tersebut dalam sebuah jumpa pers di Tokyo pada hari Selasa (19/4/2016).

Kaye mengatakan bahwa penjelasan tentang korban perbudakan syahwat Jepang pada masa Perang Dunia II telah dihapus dari buku pelajaran sekolah dan dirinya memperkirakan hal itu dapat terjadi atas campur tangan pemerintah Tokyo.

Kaye yang melakukan investigasi selama satu minggu atas kebebasan media dan berekspressi saat mengunjungi Jepang mengatakan campur tangan pemerintah Tokyo dalam menginterpretasikan kejahatan Perang Dunia II adalah pelanggaran terhadap hak warga Jepang untuk mendapatkan informasi. 

Dia juga mengatakan bahwa ancaman kematian yang diarahkan kepada mantan reporter Asahi Shimbun, Takashi Uemura merupakan contoh dari tindakan menggangu kebebasan pers di Jepang. 

Uemura merupakan reporter pertama yang memberitakan tentang korban perbudakan syahwat masa pendudukan Jepang, Kim Hak-sun di Asahi Shimbun pada bulan Agustus tahun 1991. Uemura dituduh telah "memalsukan kebenaran" dari kritikus sayap kanan.