Partai berkuasa Jepang Partai Liberal Demokrat (LDP) mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan membentuk sebuah badan penelitian dan investigasi guna memperkuat klaim atas pulau Dokdo, serta isu korban perbudakan syahwat Korsel di masa perang.

Menurut sebuah sumber pada hari Kamis (23/6/2016), LDP mengeluarkan sebuah makalah kebijakan berjudul "J-File" pada hari Senin, mempromosikan janji itu untuk pemilihan Majelis Tinggi yang dijadwalkan pada tanggal 10 Juli.

Analisis lokal mengatakan bahwa Jepang sedang meningkatkan upaya mendirikan sebuah badan pemerintah, seperti Fondasi Sejarah Asia Timur Laut milik Korea Selatan, guna memperkuat klaim teritorial atas Dokdo dan menyanggah klaim bahwa Jepang memaksa para wanita bekerja sebagai budak syahwat pada masa Perang Dunia II.

"J-File" juga diyakini memuat argumen bahwa partai berkuasa Jepang akan memanfaatkan organisasi baru tersebut untuk memberi pencerahan kepada masyarakat dalam negeri dan luar negeri mengenai apa yang disebut sebagai klaim sah Jepang berdasarkan hukum dan sejarah.

Dalam makalah itu Tokyo mengklaim Korsel secara ilegal menduduki Dokdo dan Rusia secara ilegal mengontrol Kepulauan Kuril.

Dikatakan bahwa pemerintah Jepang akan menghidupkan kembali pertemuan-pertemuan tingkat tinggi bersama Korsel dan Rusia guna mendapatkan kembali kepulauan-kepulauan tersebut.